Purbaya Candai Maruli Tanggapi Utang Jembatan Darurat: “Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang”
Laporan Sungai Penuh — Purbaya Candai Maruli Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, baru-baru ini memberikan penjelasan terkait utang yang ditanggung oleh pemerintah untuk pembangunan sejumlah jembatan darurat di berbagai wilayah Indonesia. Maruli mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui adanya utang besar yang ditanggung oleh salah satu wilayah pemerintah daerah dalam proyek pembangunan tersebut.
Menurutnya, meskipun proyek jembatan darurat tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak terkait konektivitas antar daerah, ternyata ada beberapa pihak yang terlibat yang tidak sepenuhnya mengungkapkan utang terkait pembangunan. Bahkan, dalam pernyataannya, Maruli menegaskan bahwa pihaknya tidak sepenuhnya memahami beberapa rincian keuangan yang terkait dengan proyek jembatan darurat yang sedang berjalan, terutama di wilayah yang selama ini menjadi fokus utama pembangunan jembatan tersebut.
“Saya baru mengetahui bahwa di beberapa daerah, terutama di sebelah jembatan, ada utang yang cukup besar terkait pembangunannya. Hal ini menjadi temuan yang cukup mengejutkan bagi kami di kementerian, karena selama ini kami hanya fokus pada anggaran jembatan darurat secara keseluruhan. Ternyata banyak proyek yang berjalan dengan pembiayaan yang tidak sepenuhnya jelas,” ujar Maruli dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.
Jembatan Darurat: Solusi Cepat atau Beban Keuangan?
Proyek jembatan darurat merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah konektivitas yang terputus akibat bencana alam, kerusakan infrastruktur, atau pembangunan infrastruktur yang tertunda. Program ini dilakukan untuk memastikan bahwa mobilitas barang dan orang dapat berjalan dengan lancar, meskipun dalam kondisi darurat.
Namun, dengan banyaknya proyek yang dijalankan dalam waktu singkat, terdapat ketidakseimbangan dalam pengelolaan anggaran dan utang yang terakumulasi. Sebagian besar pembiayaan jembatan darurat berasal dari pembiayaan negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, namun ada juga komponen pembiayaan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu kontraktor swasta maupun pihak luar negeri.
Maruli menegaskan bahwa masalah ini perlu segera dievaluasi, terutama mengenai rincian pembiayaan yang tidak terungkap dengan jelas selama proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan darurat tersebut.
Baca Juga: Endro Dwi Cahyono Pimpin PDIP Kota Semarang Bidik Lebih dari 19 Kursi di Pileg 2029
Pentingnya Transparansi dan Pengelolaan Utang yang Bijaksana
Sebagai seorang pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, Purbaya Candai Maruli menekankan pentingnya transparansi keuangan dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jembatan darurat. Ia mengungkapkan bahwa meskipun tujuan dari proyek ini adalah untuk memperbaiki kondisi infrastruktur secara cepat, penting untuk memastikan bahwa keuangan negara tidak terbebani dengan utang yang berlebihan yang bisa mengganggu stabilitas fiskal.
“Kami menyadari bahwa jembatan darurat ini penting untuk menghubungkan daerah-daerah yang terisolasi, namun kita juga harus memperhatikan bagaimana keuangan negara dan utang luar negeri dikelola dengan bijaksana. Jangan sampai jembatan darurat ini justru menjadi beban berat bagi masa depan kita,” tambah Maruli.
Dalam kesempatan yang sama, Maruli juga meminta agar setiap instansi terkait dapat lebih cermat dan teliti dalam membuat proyeksi anggaran untuk proyek-proyek besar seperti ini, agar tidak ada kesalahan perencanaan yang berujung pada utang yang membengkak. Menurutnya, transparansi dalam laporan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Tanggapan Dari Pihak Terkait
Sementara itu, beberapa pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan jembatan darurat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan beberapa pemerintah daerah, mengakui bahwa ada beberapa kesalahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pada beberapa proyek jembatan darurat.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam tanggapannya mengungkapkan bahwa masalah utang ini terjadi akibat tekanan waktu dalam menyelesaikan proyek. “Kami bekerja di bawah tekanan waktu untuk memastikan bahwa konektivitas antarwilayah tetap berjalan meski dalam kondisi bencana. Tentu saja kami tidak ingin utang ini menjadi masalah besar di masa depan. Kami akan segera melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek ke depan,” jelas Basuki.
Purbaya Candai Maruli Evaluasi dan Perbaikan Pengelolaan Keuangan Proyek Infrastruktur
Menyusul temuan ini, pemerintah mengumumkan bahwa akan ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek infrastruktur darurat, terutama yang melibatkan utang dan kerjasama dengan pihak ketiga.
“Kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam proses pengelolaan anggaran proyek-proyek infrastruktur.
Kesimpulan: Ke depannya Lebih Cermat dan Bijaksana
Pernyataan Purbaya Candai Maruli mengenai utang yang tidak terungkap terkait pembangunan jembatan darurat menandai pentingnya evaluasi mendalam terhadap pengelolaan anggaran dalam setiap proyek pemerintah. Dalam upaya untuk terus memperbaiki infrastruktur Indonesia, pemerintah perlu memastikan bahwa transparansi dan perencanaan matang menjadi prioritas utama, agar proyek-proyek penting seperti jembatan darurat tidak justru menambah beban keuangan negara.
