Sungai Penuh – Setelah Kabupaten Kerinci, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh turut mengajukan usulan agar tenaga honorer non-database dapat diakomodasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Usulan ini disampaikan menyusul adanya banyak aspirasi dari para tenaga honorer yang selama ini tetap mengabdi meski tidak tercatat dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Aspirasi Honorer yang Mengemuka
Ratusan tenaga honorer di Sungai Penuh diketahui masih bekerja di sejumlah sekolah, puskesmas, dan perangkat daerah. Mereka mayoritas adalah tenaga administrasi, guru, serta tenaga teknis lapangan yang hingga kini belum jelas statusnya.
“Kami sudah mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar honorer non-database bisa tetap diakomodasi. Mereka adalah bagian dari tenaga pendukung yang telah lama mengabdi,” ungkap Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, honorer non-database kerap kali terpinggirkan dalam seleksi PPPK reguler. Padahal, banyak di antara mereka yang telah bertugas belasan hingga puluhan tahun.
Skema Paruh Waktu Jadi Solusi
Pemerintah pusat kini membuka peluang untuk honorer non-database diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Skema ini dinilai realistis karena tetap memberi ruang penghargaan bagi pengabdi lama tanpa menimbulkan beban besar pada keuangan daerah.
“PPPK paruh waktu bisa menjadi jalan tengah. Mereka tetap diakui dan diberikan hak tertentu, meski berbeda dari PPPK penuh waktu. Yang jelas, status mereka tidak lagi abu-abu,” jelas pejabat BKPSDM.
Honorer paruh waktu nantinya akan menerima penghasilan sesuai jam kerja yang ditentukan, serta mendapat perlindungan jaminan sosial dasar. Meski tidak setara dengan ASN penuh waktu, status ini diyakini akan lebih baik dibanding kondisi honorer saat ini.
Baca juga: BKPSDM Kerinci dan Sungai Penuh Lamban Umumkan Alokasi PPPK, Honorer Terancam Gagal Isi DRH
Jumlah Usulan di Sungai Penuh
Berdasarkan data sementara, Pemkot Sungai Penuh mengajukan sekitar 742 honorer non-database untuk dapat masuk dalam skema PPPK paruh waktu. Jumlah ini terdiri dari:
-
482 tenaga pendidik (guru honorer sekolah dasar dan menengah)
-
158 tenaga administrasi dan teknis
-
102 tenaga kesehatan dan penunjang puskesmas
Usulan ini tengah dibahas bersama pemerintah provinsi dan Kementerian PANRB. Pemkot berharap agar kuota dapat diberikan secara penuh sesuai jumlah pengajuan.
Kekhawatiran Honorer Gagal Isi DRH
Meski ada peluang, sejumlah tenaga honorer masih khawatir tidak bisa masuk dalam daftar riwayat hidup (DRH) yang menjadi salah satu syarat administrasi PPPK. Masalah klasik berupa keterbatasan dokumen, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sinkron atau ijazah yang belum terverifikasi, kerap menjadi kendala.
“Kami hanya ingin kepastian, jangan sampai pengabdian kami selama ini sia-sia karena masalah administrasi,” ujar salah satu guru honorer di Sungai Penuh.
Komitmen Pemerintah Daerah
Wali Kota Sungai Penuh menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendampingi seluruh honorer agar tidak ada yang tertinggal. “Kami akan siapkan tim pendampingan supaya honorer yang diusulkan bisa benar-benar lolos sesuai ketentuan. Pemerintah kota berpihak pada mereka,” ujarnya.
Harapan ke Depan
Dengan usulan ini, tenaga honorer di Sungai Penuh berharap ada titik terang status kepegawaian mereka. Jika pemerintah pusat menyetujui, maka ratusan honorer non-database bisa segera mendapatkan kepastian kerja, sekaligus mengurangi keresahan yang selama ini muncul.
“Status PPPK paruh waktu bukan hanya soal gaji, tapi juga soal pengakuan. Selama ini kami sudah mengabdi, kami hanya ingin diakui,” kata salah seorang tenaga administrasi.
Apabila usulan ini disetujui, Sungai Penuh akan menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi yang berhasil memperjuangkan hak tenaga honorer non-database. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius memberi kepastian bagi mereka yang telah lama bekerja untuk pelayanan publik.
